Musyawarah Perempuan Daerah Untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Lombok Utara.
Diskominfo,(KLU), Tanjung - Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menggelar kegiatan dengan tema Musyawarah Perempuan Daerah untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2024, yang selanjutnya di sebut Musda Perempuan. Pelaksanaan Musda berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara. Jum'at, (15/3/2024).
Turut Hadir pada kegiatan tersebut Asisten III Kawit Sasmita, SH. Direktur LPSDM (NTB) Ririn Hayu Diani, Ketua GOW Lombok Utara Yunita Apriliana, S.T., M.Eng dan Peserta yang terlibat dalam Musda Perempuan Lombok Utara sekitar 110 orang peserta yang terdiri dari unsur komunitas perempuan dari berbagai kelompok, diantara Sekolah Perempuan, kelompok Pekka, disabilitas dan kelompok rentan dan marjinal lainnya. Selain itu juga keterlibatan dari unsur Dinas OPD terkait, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa baik wilayah program INKLUSI, desa replikasi dan desa lainnya serta NGO/CSO yaitu LPSDM, PEKKA,PPK,HWDI,PPDI,MKD LRC, Gema Alam, LPA, ADBMI, Konsepsi, LIDI dan lainnya.
Mengawali sambutan asisten III Kawit Sasmita, SH. Menyampaikan apresiasi yang teramat mendalam kepada direktur LPSDM terkait prestasi yang sudah di capai Ibu-ibu peserta dalam hal capaian pembangunan di Lombok Utara.
"Jadi prestasi ini tidak hanya di tingkat kabupaten namun sudah nasional, tetapi dalam proses prestasi indek ESDM perempuan dalam pembangunan, kita di kabupaten Lombok Utara ini masih dalam angka Stunting tertinggi, isu ini harus bisa berkurang dari tahun ketahun sehingga menjadi 14 % di tahun ini, disinilah peran penting para Ibu-ibu karena kita ketahui Anak-anak paling dekat dengan ibu". Tegas asisten III.
Direktur LPSDM (NTB), Ririn Hayu Diani. menyampaikan Tujuan dari pelaksanaan ini adalah Mewadahi partisipasi bermakna perempuan dan kelompok marginal melalui penyelenggaraan Musda dan Munas Perempuan 2024; Merumuskan isu-isu, analisis dan usulan perempuan dan kelompok marginal berperspektif GEDSI tentang 9 agenda untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah Merumuskan isu-isu, analisis dan usulan perempuan dan kelompok marginal berperspektif GEDSI tentang 9 agenda untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah; memperkuat kolaborasi antara pemerintah, CSO dan kelompok akar rumput serta mendapat dukungan publik arti penting partisipasi perempuan dan isu-isu yang didesakkan untuk menjadi prioritas pembangunan.
"Kegiatan ini merupakan musyawarah Perempuan daerah menjadi satu proses yang ingin mengumpulkan berbagai aspirasi yang juga menjadi pointer di KLU yang akan di bawa proses musyawarah perempuan nasional karena momentumnya saat ini penyusunan RPJP tahun 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas, salah satu kabupaten kota untuk berkontribusi pencapaian itu". Paparnya.
Momentum penyusunan RPJP 2025 – 2045 menuju Indonesia Emas dan penyusunan RPJMN/RPJMD di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi sangat strategis untuk mendesakkan partisipasi perempuan dan isu-isu krusial baik di daerah dan nasional, pada 9 agenda prioritas yaitu Isu kemiskinan dan perlindungan sosial; Perempuan Pekerja (PMI, PRT, Korban TPPO, Kerja Layak, pekerja dengan disabilitas), Penghapusan Perkawinan Anak; Ekonomi Perempuan; Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan; Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan); Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat); Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Pelaksanaan musyawarah perempuan ini dilakukan secara berjenjang dan telah berlangsung mulai dari desa sampai nasional dengan mekanisme 2 tahapan secara online dan offline dan puncak pelaksanaan Munas Perempuan 2024 nanti pada tanggal 21 April 2024. Seluruh proses pelaksanaan ini merupakan kerjasama kolaborasi antara Kementerian PPPA, INKLUSI dan Bappenas dengan cakupan wilayah adalah di 38 provinsi dengan perwakilan kabupaten dan desa. Wilayah ini terdiri dari wilayah program INKLUSI dan wilayah DRPPA Kementerian PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal. Untuk representasi INKLUSI di nasional meliputi organisasi: KAPAL Perempuan, PEKKA, YAKKUM, PERMAMPU, Migrant CARE, Aisyiyah, BhaKTI, SIGAB, Kemitraan, PKBI, LAKPESDAM dan Sekretariat INKLUSI.
